Kesalahan Paradigma BUMDesa

Sejak diluncurkannya Nawa Cita kabinet Presiden Jokowi, dengan semangat membangun indonesia dari pinggiran (Desa), diikuti oleh kebijakan para menterinya dengan semangat yang sama.

Demikian juga Kementerian Desa dengan sigap menyambut kebijakan melalui peluncuran program-program yang mengarah pada visi sang Presiden. Salah satunya mendorong terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Semangatnya, BUMDesa merupakan induk usaha usaha yang ada di desa, melalui eksploitasi sumber daya dengan manajemen profesional moderen sehingga mampu menjelma seperti perusahaan perusahaan besar pada umumnya.

Namun pada kenyataannya, pemerintah dan tokoh-tokoh yang ada di desa seperti kalap menyikapi kebijakan dan dorongan pusat ini. Ramai – ramai membentuk BUMDesa dengan segala kebingungan yang ada hanya demi memenuhi tuntutan pemerintah lebih atas atau bahkan cenderung asal membentuk dan dapat menerima kucuran dana bantuan.

Jika demikian, apa bedanya BUMDesa dengan lembaga lembaga ekonomi yang didirikan di desa terdahulu seperti KUD, KSU, UP2K, PNPM-SP dan sebagainya.

Jika hanya demi menampung kucuran dana pusat, lalu apa bedanya dengan program KUT?
Jika hanya mengelola simpan pinjam, EUD-SP saja lanjutkan
Kalau jadi agen tabung gas LPG, bisa bersaing dengan masyarakat yang sudah ada
Toko sembako? bisa di demo warga yang punya warung
Dan lain sebagainya
Lalu kerangka berpikir seperti apa dalam menyikapi fenomena program ini supaya kita tidak terjebak dalam pola pola lama dalam mengadopsi program pemerintah terkini? Menurut penulis, ya paradigma yang harus dibengkel terlebih dahulu. Kira kira alur pikir para pelaku atau calon pelaku BUMDesa seperti berikut ini :

Bayangkan BUMDesa seperti halnya BUMN, yang hanya merupakan payung dari berbagai jenis perusahaan milik pemerintah
Jangan terbelenggu dengan masalah usahanya apa? produknya apa? modalnya dari mana? Bukankah semua barang atau jasa sudah ada dari dulu yang dilakukan oleh para pengusaha di desa anda? Maka jadilah “broker” yang membantu memasarkan lebih luas, terutama dengan e-commerce yang sedang digalakkan saat ini. Selain membantu membuka pasar, BUMDesa tentunya akan meraup keuntungan secara profesional dan proporsional
Bidang usaha jasa sangat feasible untuk dijalankan BUMDesa, karena tidak memerlukan modal besar, hasilnya unlimited.
Masih banyak yang harus dikupas dari paradigma membangun BUMDesa, namun hal hal kecil diatas hendaklah dipahami terlebih dahulu. Penulis akan mengupasnya dalam karya berikutnya.

Salam kemandirian desa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *